Bank Dunia Ungkap Alasan Pengumpulan Pajak di Indonesia Masih Kurang Efisien

UBINews.CO.ID-JAKARTA Bank Dunia menggarisbawahi bahwa ukuran sektor ekonomi gelap terus besar ( underground economy Di Indonesia, hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kesadaran perpajakan yang rendah serta kurang efisiennya proses pengumpulan pajak.

Dalam laporan bertajuk Economic Policy: Estimating VAT and CIT Gaps in Indonesia Bank Dunia menunjukkan bahwa sektor informal yang belum direkam secara resmi sudah membuka kesenjangan dalam komitmen perpajakan, akibatnya Indonesia merugi dari sumber pendapatan penting tersebut.

Bank Dunia menulis dalam laporannya pada hari Kamis (20/3) bahwa ekonomi gelap yang signifikan di Indonesia menyebabkan ketimpangan dalam pelaporan pajak.

Bank Dunia Samakan Pengumpulan Pajak Indonesia Setara Nigeria, Ini Kata Luhut

Bank Dunia menyebut, rendahnya rasio penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika dibandingkan dengan negara-negara lain dengan tarif pajak serupa mengindikasikan kurangnya efisiensi dalam sistem perpajakan Indonesia.

Sebagaimana dilansir sebelumnya oleh UBINews, Hashim Djojohadikusumo, adik dari Presiden Prabowo Subianto, menyebut bahwa Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ditugaskan oleh presiden guna memperbesar penerimaan negara.

Hashim menyebutkan bahwa Prabowo percaya rasionya Pendapatan Negara Berbasis Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia bisa setinggi yang ada di Kamboja yaitu 18%, apabila upaya peningkatan penerimaan berjalan dengan sukses.

"Pak Prabowo sangat antusias, sudah punya tugas khusus untuk pak Anggito. Kita akan nanti lambat laun seperti Cambodia di 18%," katanya.

Hashim menyebut upaya peningkatan pendapatan negara salah satunya dengan mengoptimalkan penerimaan dari shadow economy atau ekonomi bayangan.

Bank Dunia Sebut Banyak Perusahaan Kemplang Pajak, Pemerintah Buka Suara

Menurut dia, ada bagian ekonomi yang tak direkam atau disebut juga sebagaiصند shadow economy yang berkisar antara 25% hingga 30% dari total ekonomi yang dilaporkan.

Adapun saat ini, kata Hashim, ekonomi Indonesia tercatat berada di angka Rp 22.000 triliun, menjadikannya sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

Namun, apabila mencakup sektor ekonomi yang belum direkam secara resmi, jumlahnya bisa naik menjadi antara Rp 27.000 triliun sampai dengan Rp 28.000 triliun.

Alasan pokok dari kondisi perekonomian yang tak tertulis tersebut adalah sebagian besar penduduk belum mempunyai akun di bank, membuat aktivitas finansial mereka tidak terekspos pada jaringan perbankan resmi.

Bank Dunia Mengatakan 26 Negara termasuk yang paling miskin menghadapi Situasi Keuangan Paling Buruk sejak Tahun 2006

"25% ini tidak direkam, sebab beberapa orang berperilaku buruk dan banyak pula yang tak memiliki akun perbankan," ujarnya.

Apabila penerimaan dari shadow economy atau underground economy Ini dapat dioptimalkan sehingga Hashim yakin bahwa rasio pendapatan negara bisa mencapai 18% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Maka dari itu, akan terdapat tambahan kurang lebih 900 triliun rupiah per tahun yang mana hal ini menjamin bahwa neraca keuangan pemerintah tak akan mengalami defisit kembali.