Ekonom Bongkar Alasan Investasi di Indonesia Menghilang

JAKARTA, UBINews - Keadaan bursa saham di Indonesia saat ini kurang menggembirakan. IHSG telah jatuh sebesar 14,55% selama tiga bulan terakhir dan anjlok lagi sebanyak 6,18% dalam hitungan satu bulan terkini.

Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, Bursa Efek Indonesia (BEI) bahkan menetapkan penangguhan perdagangan saham untuk sementara waktu lantaran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot sebesar 5,02%.

Guru Besar serta pakar ekonomi senior dari Indef, Didik J. Rachbini, menyampaikan bahwa keadaan indeks harga saham gabungan (IHSG) saat ini dipengaruhi oleh berbagai masalah ekonomi dan politik yang muncul di era pemerintahan baru tersebut.

"Penurunan IHSG tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor politik, dimana pasar kurang setuju dengan arah ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Hal ini tercermin pada aliran keluarnya modal dari Indonesia atau pilihan untuk berinvestasi pada instrumen-instrumen yang dinilai lebih rendah risiko akibat dampak politiknya," jelasnya melalui pernyataan tertulis yang dirujuk pada hari Kamis (20/3/2025).

Dia mengungkapkan, pasar biasanya menyambut positif setiap dimulainya pemerintahan baru karena menjadi harapan adanya perbaikan. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya.

Sebab itu, pasar merasakan bahwa pemerintah baru tidak mampu memulihkan kembali iklim demokrasi yang telah hancur selama masa pemerintahan sebelumnya.

“Jangan mengabaikan politik TNI yang dirancang dan dikelola sebagian orang berkepentingan dalam pemerintahan. Hal ini tidak berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi. Demokrasi yang dipulihkan saat era Reformasi setelah tertidur selama 30 tahun diyakini dapat tersandera dan memicu kemunduran demokrasi menuju otoritarianisme, militerisasi, dual fungsionalitas, serta aspek-aspek lain yang menciderai masa depan demokrasi,” ungkapnya.

Pasarnya tidak hanya meragukan dari sudut pandang politik, tetapi juga pesimistis karena pemerintah sering mengeluarkan kebijakan ekonomi secara tiba-tiba dan kurang terencana dengan baik.

Dia mencontohkan kebijakan pembentukan BPI Danantara yang dilakukan secara asal-asalan.

Sebenarnya, pendirian lembaga pengelola investasi ini cukup positif bagi ekonomi. Dia menambahkan, "Konsep yang solid jika dibungkus dengan peraturan sembarangan dapat berbalik merugikan."

Akhirnya, terbentuklah BPI Danantara dan ini memicu respons pasar yang sangat tegas; dimana investor asing keluar dengan membawa uang senilai Rp 24 triliun, mencakup juga jumlah Rp 3,47 triliun dalam waktu satu hari setelah pengesahan Danantara pada tanggal 24 Februari kemarin.

Sementara itu, kinerja fiskal Indonesia yang tidak cemerlang di awal tahun ini juga menjadi penilaian negatif bagi pasar.

Kekurangan anggaran negara pada tahun 2025 yang semakin lebar karena pendapatan perpajakan tidak memadai menciptakan kekhawatiran di kalangan pemain pasar.

"Pasar melihat kebijakan fiskal yang sekarang dilihat sebagai faktor yang membahayakan. Pasar melihat hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Investor memilih menarik diri lebih dini daripada menghadapi risiko besar modalnya ambles," ucapnya.

Karena itu, ia berpendapat bahwa kesalahan tersebut perlu cepat ditangani oleh pemerintah untuk mencegah penurunan kepercayaan pasar. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan mengimplementasikan kebijakan yang lebih mendukung pangsa pasaran.

"Penyebab utama dari masalah tersebut sungguh nyata dan mudah dilihat, yang tersisa adalah pemerintah harus bersedia melakukan perubahan. Bila ini tidak dilakukan, akibatnya pasti akan berdampak negatif yaitu penurunan kepercayaan pasar serta ketidaknyamanan bagi para investor dalam menempatkan modal mereka di Indonesia," ungkapnya.