Pemerintah Kirim Tunjangan ke Lebih dari 1,9 Juta Guru: Terobosan Mendikdasmen

UbiNews, JAKARTA - Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan bahwa tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan di transfer langsung ke rekening para guru. Direncanakan, dana tersebut akan dipindahkan dalam bentuk tunai minggu ini sebagai hadiah untuk Hari Raya Idul Fitri.

Tersebut ada sekitar 1,5 juta guru PNS yang bakal mendapatkan tambahan gaji tersebut. Sementara itu, jumlah guru bukan PNS yang berkesempatan untuk menerima tunjangan ini mencapai kurang lebih 400 ribu individu.

Pada tanggal 13 Maret 2025, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa sebanyak 1.476.964 guru PNS telah mendapatkan pencairan dana secara langsung, sementara bagi para guru bukan PNS yang mencapai jumlah 392.802 orang juga menerima pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening pribadi mereka.

Mu'ti mengatakan bahwa pencairan subsidi untuk pegawai negeri sipil atau PNS langsung ke rekening para guru merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru-guru tersebut. Tindakan ini juga mencerminkan bahwa pemerintahan tidak menolak masukan dankritik karena mereka telah menerima usulan sehingga tunjangan dapat diberikan dengan cara yang lebih tepat sasaran kepada para pendidik.

"Inisiatif penyerahan langsung ini adalah sebuah kemajuan serta respons dari pemerintah terhadap harapan publik, lebih spesifik lagi harapan para guru. Oleh karena itu, meremehkan bahwa pemerintah enggan mendengarkan masukan atau mengabaikan keinginan rakyat sama sekali tidak tepat," jelas Mu'ti.

Mu'ti mengatakan bahwa langkah baru ini sangat berarti bagi kesejahteraan para guru. Terlebih dalam kurun waktu sekitar 15 tahun belakangan, dana pensiun guru justru disalurkan oleh Kementerian Keuangan kepada rekening pemda setempat dan kemudian dipindahkan ke akun masing-masing guru. Menurutnya, metode seperti itu cukup rentan terhadap masalah.

"Proses transfer ini cukup lambat, para guru hanya mendapat gaji setiap tiga bulan sekali. Terlebih lagi, di sejumlah wilayah terdapat penundaan dengan beragam alasan," jelas Mu'ti.

Sampai sekarang, pengecekan dan pengvalidan informasi akun para guru terus berjalan. Pencairan dana baru akan dijalankan setelah semua data yang dibutuhkan telah dikumpulkan oleh Kemendikdasmen.

"Ini adalah wujud dari instruksi dan keputusan Bapak Presiden supaya birokrasi serta pelayanan publik tidak rumit, melainkan harus membantu masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, akurat, efektif, dan efisien," jelas Mu'ti.