Pemprov Jabar Siapkan Peluang Kerja Baru untuk 200 Karyawan Ex-Hibiscus

Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi telah merobohkan area wisata Hibisc Fantasy Puncak di Kabupaten Bogor. Kawasan tersebut ditangani oleh PT Jaswita, sebuah BUMD dari Pemprov Jabar. Tindakan pembongkaran itu terjadi setelah adanya penemuan penyimpangan dalam penerbitan izin untuk pengelolaan tanah serta ketidaksesuaian dengan perencanaan wilayah. Sejumlah besar struktur bangunan belum mendapatkan sertifikat Perizinan Mendirikan Bangunan (PBB).

Pembongkaran ini dijalankan berdasarkan perintah langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Dedi, tindakan ini merupakan salah satu usaha pemerintah provinsi untuk memulihkan fungsionalitas area tersebut sebagaimana mestinya menuruti regulasi.

Tindakan pembongkaran ini tidak dilakukan begitu saja. Di antara 35 struktur yang ada dalam area pariwisata itu, baru 14 struktur yang telah mendapatkan persetujuan formal dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Sebaliknya, sisa 21 gedung dinyatakan sebagai pelanggar peraturan zonasi dan dibangun tanpa adanya lisensi yang valid.

Tutupnya dan penghapusan area Hibisc Fantasy Puncak mempengaruhi sekitar 200 tenaga kerja, dengan 190 orang adalah penduduk setempat dan sisanya 10 berasal dari luar Jawa Barat. Karyawan-karyawan ini kehilangan sumber penghidupan mereka usai tempat pariwisata itu secara resmi tutup.

Berkenaan dengannya, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan berbagai langkah untuk membantu para pekerja yang terpengaruh. Dia menyarankan opsi kerja alternatif yang berhubungan dengan program restorasi lingkungan di lokasi sebelumnya sebagai destinasi pariwisata.

"Pekerja informal yang gigih ini telah saya tawari kesempatan kerja dalam penanaman serta pemeliharaan pohon pada area sebesar 23 hektar," jelas Dedi saat berada di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/4/2025).

Di sisi lain, bagi para pekerja yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, Pemprov Jabar berencana untuk menautkannya dengan beberapa perusahaan yang akan segera membuka kesempatan kerja di masa mendatang.

"Banyak perusahaan di Jawa Barat akan merekrut ribuan pekerja dalam waktu dekat. Ini menunjukkan adanya hubungan yang positif. Yang paling utama adalah memiliki kepercayaan diri, Insya Allah pasti ada jalan keluar," katanya dengan nada optimis.

Bukan cuma Fantasi Puncak Hibiscus, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa mereka sedang memeriksa izin empat gedung lain yang ada di wilayah Puncay. Dia sudah memberi instruksi kepada Asisten Daerah Pertama untuk membuat sebuah tim penilaian yang melibatkan ahli-ahli dari universitas-universitas Jawa Barat.

"Saya telah meminta bantuan asisten pertama untuk membentuk tim penilai izin di Jawa Barat hari ini. Tujuan dari tim tersebut adalah menyampaikan saran, apakah perencanaan kota sudah tepat atau belum," terang Dedi.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menerapkan usulan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pelarangan pengalihan fungsi lahan yang sekarang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidak hanya itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pun merencanakan pemberlakuan aturan mirip guna meniadakan penggunaan ulang tanah petani, hutan, serta perkebunan sebagai area pemukiman warga atau destinasi pariwisata bersifat bisnis.

"Senin depan, saya berencana bertatap muka dengan Kementerian PUPR, Menteri ATR, serta Menteri Perumahan guna mendiskusikan kembali penguasaan wilayah tanggak aliran sungai yang akan diambilalih oleh negara," katanya lebih lanjut.

Dedi dengan tegas mengatakan bahwa pembersihan harus diselesaikan sepenuhnya. Dia mendukung langkah Departemen Kehutan yang telah mengerahkan regu penegak hukum untuk memasangi area yang tidak sesuai peraturan.

"Bila hanya ditutup tanpa dibongkar, hal itu tidak memiliki makna karena lokasinya adalah hutan lindung. Ini telah menyalahi peraturan dan menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan. Oleh sebab itu, membongkarnya secara langsung pun tak apa," tandasnya.