Prabowo instruksikan tindakan terhadap ormas yang meminta THR dari perusahaan

UBINews Presiden Prabowo Subianto sangat fokus pada hambatan investasi yang tertahan akibat tindakan pemerasan oleh organisasi kemasyarakatan yang mengenakan biaya tidak resmi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden telah memerintahkan TNI-Polri untuk melihat kondisi real di lapangan.

"Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu," kata Luhut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/25).

Mengikuti pendapat Luhut, pihak berwenang takkan membiarkan hal apa pun yang mencegah investasi.

Maka dari itu, pemerintah berencana untuk memberikan sanksi yang keras kepada para pelaku pungutan liar tersebut.

"Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik," kata Luhut.

Sekarang laporan tentang gangguan investasi yang disebabkan oleh grup ormas tersebut sudah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto oleh beberapa investor.

Pemerintah kini berupaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas investasi di dalam negeri.

Deklarasi perang pemerintah terhadap ormas nakal yang mengganggu investasi menandai langkah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia usaha di Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan juga menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak terhadap ormas yang melakukan aksi premanisme dan mengganggu investasi.

“Kami akan kaji ulang dan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin serta DPR agar mana ormas yang bermanfaat dan yang meresahkan bagi iklim investasi di negara kita,” kata Luhut.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya berencana untuk melakukan pencatatan terhadap organisasi massa yang dicurigai memperlambat masuknya investasi.

Tetapi, dia tidak menjelaskan apakah setelah pencatatan tersebut akan diambil tindakan pemberesan atau pengawasan tambahan.

" Kami akan mengecek satu per satu lagi, ada banyak yang telah kita daftarkan," ujar Airlangga.

Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menilai pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sekitar untuk mendukung investasi yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan usaha lokal, seperti restoran dan penginapan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap ormas yang diduga memalak pengusaha dan meminta jatah proyek di kawasan industri.

Apabila diketahui, perbuatan itu adalah suatu kejahatan yang seharusnya diurusi oleh pihak berwenang.

Yassierli juga menekankan kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja baru sebagai cara meminimalkan tindakan merugikan tersebut.

Instruksi dari Prabowo diklaim sebagai tanggapan terhadap video beredar tentang ormas yang menutup sebuah pabrik lantaran tidak bersedia membayarkan setoran atauTHR. (Tribun Network/fik/wly)