Sampah Menjadi Sorotan Utama, PrabowoInstruksikan AHY Bentuk Tim Khusus Tangani Limbah

UbiNews, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY untuk membentuk Satgas Penanganan Sampah Nasional.

Ini dikatakan oleh AHY setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/3/2025).

"Menangani serta memanajemen limbah secara nasional menjadi topik utama. Sudah jelas bahwa hingga saat ini, kami masih menghadapi berbagai masalah terkait limboh di banyak kota, kabupaten, dan bahkan seluruh wilayah Indonesia," ungkap AHY.

Selanjutnya AHY mengatakan bahwa permasalahan sampah saat ini telah menjadi sangat rumit, sehingga pihak berwenang tidak bisa tinggal diam.

Dia menyebutkan bahwa Prabowo sangat memperhatikan masalah limbah.

Dicekoki oleh Gubernur Jabar, Supian Suri Secara Langsung Membersihkan Sampah di Sungai Balai Kota Depok

"Sesudah kami menjelaskan semua masalah atau tantangan yang ada saat ini serta menawarkan beberapa pilihan solusinya, pastilah kita harus menciptakan kewaspadaan dan keprihatinan tingkat nasional," ujarnya.

Selanjutnya, pertemuan bersama Prabowo adalah tindakan terencana dari pemerintah untuk menghadapi masalah limbah yang semakin rumit.

Kata AHY, pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menangani persoalan sampah menjadi hal yang penting, salah satunya dengan meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah sejak dini di sekolah.

"Oleh karenanya, pendidikan, sosialisasi termasuk di sekolah-sekolah kita dari mulai kecil sampai dengan dewasa harus ditanamkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah itu sendiri," ungkapnya.

Di luar menciptakan kesadaran publik, pihak berwenang juga akan mengutamakan penggunaan teknologi serta meningkatkan kekuatan sarana prasarana untuk merespons limbah mulai dari awal hingga akhir prosesnya.

Prabowo Sebut Sampah Jadi Isu Nasional, Pandawara Group: Gerakan Bersih Sampah Harus Lebih Masif

AHY kemudian menyoroti kondisi sejumlah tempat pembuangan sampah yang sudah penuh, serta dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

"Ini adalah tempat di mana sejumlah inovasi perlu diterapkan, termasuk penerapan teknologi dan infrastruktur yang berfokus pada manajemen limbah dari awal hingga akhir. Mulai dari sumber seperti rumah tangga, Industri, pusat-pusat perdagangan, serta segala sesuatu yang menghasilkan sampah," papar AHY.

Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, AHY berharap pengelolaan sampah dapat ditangani dengan baik, mulai tempat pembuangan sampah terpadu (TSPT) hingga tempat pemrosesan akhir (TPA).

"Diharapkan sampah dapat hancur dan sebagiannya lagi bisa dibuang ke tempat penimbunan, namun sisa nya kami ingin lebih menekankan pada proses daur ulang. Kami berencana mengembalikannya kepada produsen sehingga mereka bisa memproduksinya kembali dalam skala komunitas. Selain itu, metode pembakaran tersebut nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik," jelasnya dengan tegas.

Sebagai upaya nyata, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menerima petunjuk untuk mengorganisasi tim khusus peningkatan manajemen limbah nasional. Tim ini akan menekankan pembangunan infrastruktur dan implementasi regulasi yang didasarkan pada teknologi terkini.

Seluruh 40 Lokasi yang Terciduk Banjir di Kota Depok, Penebangan Saluran Air serta Limbah menjadi Faktor Primer

Dalam konteks pernyataan AHY, pihak pusat dan lokal akan bekerja sama dalam menerapkan kebijakan tersebut dengan cara yang terpadu.

"Bapak Presiden baru saja menginstruksikan saya untuk membentuk tim khusus, yaitu tim percepatan yang berfokus pada infrastruktur serta semua aspek pengelolaan dan pemrosesan limbah di tingkat nasional," jelasnya.

Selanjutnya, AHY berencana meluncurkan gerakan nasional Indonesia bebas sampah. Ini bukan sekadar soal membangun infrastuktur, tetapi lebih pada meningkatkan kesadaran publik dan membudayakannya dalam pikiran semua orang.

"Lagi-lagi bukannya cuma soal infrastruktur atau teknologi saja, tapi lebih kepada cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat terus kita kembangkan secara bersama-sama," katanya.

Pandawara Group sebelumnya telah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Grup Pandawa juga menyampaikan aspirasi mereka tentang masalah lingkungan setelah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Chandra Rahmansyah Mengatakan Pemerintah Kota Depok Akan Membangun Instalasi Pengolahan Limbah Berbasis Teknologi RDF Di Tempat Pembuangan Akhir Cipayung

Sebagai informasi, Pandawa Group yakni sebuah kelompok anak muda sebagai penggerak soal permasalahan sampah dan lingkungan.

Gilang, salah satu anggota Pandawara Group mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa poin penting terkait program membersihkan sungai yang mereka telah gencarkan selama ini kepada Prabowo.

Berbagai kendala kata Gilang, yang mereka temui di lapangan, mulai dari perizinan yang rumit hingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, juga disampaikan kepada Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut merespons positif gerakan Pandawara Group dan menyorot pentingnya kegiatan mereka.

Dengan demikian, Pandawara Group berharap bahwa pemerintah akan memberi dukungan untuk mereka melangkah lebih masif.

"InsyaAllah semoga gerakan ataupun program ini bisa menjadi gerakan nasional maupun masif. Setiap daerah itu mereka aktif melakukan gerakan-gerakan pencegahan kerusakan lingkungan minimal para pemudanya lah dulu, dan mungkin setelah kita paparkan kepada Bapak Presiden mungkin itu juga sangat membantu kita agar bisa lebih besar gerakannya," kata Gilang.

Dia menyebutkan, Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa limbah adalah masalah nasional yang perlu dituntaskan, serta memerlukan kerjasama antar berbagai pihak guna mengatasi hal ini.

"Beliau menegaskan, dia baru saja menyebutkan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu nasional. Ini berarti kita perlu mengatasinya dengan cara yang besar-besaran," tambahnya.

"Perbuatan itu tak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja; dibutuhkan kerjasama di antara individu, sektor swasta, dan pemerintah," lanjutnya. (m32)