Tim Khusus Mendagri Akan Gelar Blusukan untuk Periksa Efisiensi Anggaran Daerah

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran terkait efisiensi pengeluaran pemerintahan daerah untuk tahun anggaran 2025. Dokumen dengan nomor 900/833/SJ itu dirilis tanggal 23 Februari 2025. Tito menyarankan kepada daerah agar melaksanakan efisiensi anggaran belanja, seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, rapat yang tak perlu, hingga kegiatan seremonial.

Dengan hasil dari peningkatan efisiensi anggaran tersebut, lanjut dia, dana tersebut dipindahkan ke proyek-proyek yang dapat segera dinikmati masyarakat. "Sebagai contoh adalah dalam sektor pendidikan; memperbaiki bangunan sekolah dan fasilitas seperti tempat cuci mandi serta toiletnya," ungkap Tito saat berada di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025. Ia juga menambahkan bahwa pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dengan standarisasi puskesmas yang lebih baik.

Untuk mengecek pelaksanaan efisiensi anggaran, Mendagri mengatakan pihaknya sedang menyiapkan tim yang bertugas blusukan tim dari Kemendagri bakal melakukan gerakan acak ke berbagai wilayah guna mengevaluasi tingkat efisiensinya," ujar Tito ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat, 7 Maret kemarin, sebagaimana dilaporkan tersebut. Antara .

Dia menegaskan bahwa pernyataannya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Implementasi APBN dan APBD pada tahun anggaran 2025. Di sana, Tito diberi mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawasi keefisienan pengeluaran yang dijalankan oleh pemimpin daerah setingkat provinsi, kabupaten, serta kota.

Tito sudah mengambil tindakan pertama untuk melaksanakan amandemen itu dengan merilis Surat Edaran No. 900/833/SJ yang berjudul Tentang Penyesuaian Penerimaan dan Meningkatkan Kelayakan Pengeluaran Lokal di Dalam APBD Untuk Tahun Anggaran 2025.

Surat edaran tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengekang pengeluaran pada kegiatan-kegiatan seperti upacara, penelitian, kunjungan study banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau diskusi. focus group discussion (FGD).

Selain itu, diatur juga pengurangan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Pemda juga diminta menyesuaikan belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam SE itu, kepala daerah juga diminta agar dalam melakukan identifikasi atas efisiensi belanja tersebut tetap memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Saya sudah mengeluarkan suratnya dulu tentang apa yang harus dilakukan. Dan kepala daerah boleh melakukan efisiensi dan memberitahukan kepada DPRD. Itu untuk memberikan kekuatan kepala daerah agar boleh melakukan realokasi anggarannya, efisiensi,” ujar Tito.

Langkah selanjutnya agar pemantauan bisa dilakukan dengan tepat maka akan dibentuk tim untuk memeriksa langsung ke daerah-daerah bagaimana pelaksanaan efisiensi anggaran yang disiapkan dan diterapkan untuk 2025 ini. Tim ini disiapkan efektif setelah Kementerian Dalam Negeri selesai menangani Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Akan Memimpin Tim Kunjungan Lapangan Ke Wilayah Daerah

Pada kesempatan berbeda, Tito menyebut bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, diberikan tugas untuk memimpin tim yang akan melakukan pengecekan implementasi penghematan anggaran di seluruh wilayah. "Tim ini nantinya akan diketuai oleh Sekjen dan bertujuan untuk fokus melihat kondisi setiap daerah," ungkap Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang dilangsungkan secara virtual pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025.

Selanjutnya, Tito menyebut bahwa tim dari Kementerian Dalam Negeri akan terdiri atas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud. "Oleh karena itu, kami akan fokus pada pengawasan efisiensi anggaran di tingkat daerah, provinsi, serta kabupaten/kota," tambahnya.

Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa ia sudah menerbitkan sebuah circular letter yang memperbolehkan semua kepala daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana mereka. Surat itu, lanjutnya, memungkinkan para kepala daerah untuk mencari cara agar lebih hemat dalam menggunakan anggaran sambil masih mempertimbangkan kepentingan dari alokasi dana bagi program-program janji kampanye serta proyek-proyek yang mendukung prioritas nasional.

"Program dimulai dengan ketahanan pangan, hilirisasi, serta MBG (Makan Bergizi Gratis). Program MBG berpusat, namun daerah juga memiliki perannya. Selanjutnya, terdapat satu hal baru yaitu Sekolah Rakyat. Nantinya pada tahun ini akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat khusus bagi warga kurang mampu," jelasnya.

Sinkronisasi Rencana Kerja Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Mengelola Keuangan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan betapa pentingnya penyesuaian antara program kerja pemerintah pusat dengan yang ada di daerah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran serta meningkatkan efisiensi dari belanja APBD tahun 2025.

Dia menyatakan bahwa dengan terjadinya penyelarasan ini, kinerja pemerintah daerah akan sesuai dengan sasaran serta ide-ide dari Presiden. "Sebelum membahas mengenai efisiensi, kita perlu mendetailkan tentang RAPBD, yang paling utama adalah memahami alur pikir Bapak Presiden," ungkap Bima pada rilisnya di Jakarta, Rabu.

Menurut Bima, beberapa instruksi utama yang diberikan oleh Presiden berkaitan dengan peningkatan efisiensi, di antaranya adalah upaya untuk menumpaskan korupsi serta mencegah bocornya anggaran belanja pemerintah, termasuk pada tingkat lokal. Untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut bisa berjalan seiringan, ia juga mendesak para kepala daerah agar mencermati program Asta Cita sebagai panduan bagi koordinasi antara pusat dan wilayah setempat. "Seluruh ide (Presiden) barusan akan dirumuskan dalam Asta Cita ini, yang nantinya membentuk 17 proyek strategis prioritas, bersama-sama dengan delapan elemen lainnya," tuturnya. quick win ", semuanya ada di sini," katanya.

Selanjutnya, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menyampaikan bahwa tujuan utama dari penghematan anggaran adalah untuk mensupport program-program penting pemerintah. Meskipun begitu, ia menganjurkan kepada para pejabat setempat agar tidak salah interpretasi terhadap konsep efisiensi ini, lantaran efisiensi hanya diperuntukkan bagi bidang-bidang yang kurang memberi hasil serta bersifat boros. "Begitu pun dengan Pak Gubernur perlu diklarifikasi oleh Bapak Presiden, efisiensi tak boleh dipandang sebagai pemotongan budget pada aspek-aspek layanan esensial," ungkapnya.

Jamal Abdun Nashr dan Antara ikut berpartisipasi dalam penyusunan artikel ini.