Ketentuan Masa Depan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan Ditentukan Jumat (4/4)

UbiNews , JAKARTA — Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan mengumumkan keputusan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Jumat tanggal 4 April 2025 yang akan datang.

Pada pernyataan resmi yang diambil dari Reuters pada Rabu (2/4/2025), pengadilan mengatakan putusan tersebut akan disampaikan pada pukul 11:00 waktu setempat dan siaran langsung dari sesi tersebut akan diizinkan.

Yoon diimpeachment oleh parlemen pada 14 Desember 2024 karena diduga melanggar kewajiban konstitusinya dengan menerbitkan pengumuman status darurat militer awal bulan Desember tanpa dasar yang sah.

Korea Selatan Mencabut Pembatasan Jual Pendek di Bursa Saham Mulai Esok

Pemimpin tersebut, yang telah dilarang berbicara secara publik, menyatakan bahwa ia tak pernah berniat menerapkan hukum militer secara total, melainkan ingin menciptakan alarm terhadap eksploitasi mayoritas parlemen oleh Partai Demokrat, gerakan yang dianggapnya dapat meruntuhkan negeri ini.

Dalam pernyataan terakhirnya di hadapan pengadilan yang mengakhiri argumen pada 25 Februari 2025, Yoon juga mengatakan bahwa keputusannya untuk mengumumkan darurat militer merupakan seruan kepada rakyat untuk mengatasi pasukan anti-negara, simpatisan pro-Korea Utara, dan kebuntuan oposisi.

: Mahkamah Konstitusi Batalkan Pemakzulan, Han Duck-soo Menjadi Plt. Presiden Korea Selatan Kembali

Mahkamah, yang sekarang diisi oleh delapan hakim termasuk satu pos Kosong, bisa mengambil keputusan untuk mencopot Yoon hanya bila enam atau lebih hakim sepakat sesuai undang-undang dasar Republik Korea.

Tunggu selama lebih dari satu bulan hingga keputusan diumumkan telah menyebabkan perdebatan panas antara koalisipemerintah, dimana banyak anggota mendesak agar posisi Yoon dipulihkan. Di sisi lain, oposisi mengklaim bahwa jika hal itu terjadi, akan ada dampak signifikan pada struktur konstitusi negeri ini.

: Pembebasan Yoon Suk Yeol Picu Bikin Warga Korsel Was-was Sidang Pemakzulan

Pemimpin fraksi dari Partai Kekuatan Rakyat, Kweon Seong-dong, dengan senang hati merespon pernyataan itu dan menegaskan bahwa pihak berwenang siap menerima putusan pengadilan. Namun dia juga mengingatkan bahwa pertikaian sosial dapat semakin intens terlepas dari hasil akhirnya.

Sementara itu, pemimpin fraksi Partai Demokrat Park Chan-dae mengatakan dia yakin pengadilan akan memutuskan dengan suara bulat terhadap Yoon.

Mayoritas publik mendukung pemecatan Yoon, menurut jajak pendapat, meskipun dukungan telah surut sejak hari-hari awal setelah deklarasi darurat militer Desember lalu.

Jajak pendapat Gallup Korea yang dirilis pada Jumat pekan lalu menunjukkan 60% responden mengatakan Yoon harus digulingkan.

Apabila Yoon diberhentikan, pemilihan presiden baru perlu dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari.

Yoon pun telah diadili secara terpisah dalam suatu persidangan pidana karena diduga memimpin sebuah pemberontakan dengan menerapkan status darurat militer. Ia berpotensi mendapatkan vonis hukuman mati atau penjara selama hidup apabila dinyatakan bersalah, walaupun Korea Selatan tidak melakukan eksekusi apa pun sejak tahun 1997.

Pernyataan darurat militer yang tak terduga, yang menghentikan kegiatan politik dan parlemen, mencetuskan krisis konstitusi yang berujung pada upaya impeachment perdana menteri yang bertindak sebagai presiden sementara.

Perdana Menteri Han Duck-soo dikembalikan ke posisinya pada tanggal 24 Maret oleh Mahkamah Konstitusi dan terus menjalankan tugasnya sebagai pengganti presiden.

Pada sidang impeachment tahun 2017, seluruh dari delapan hakim yang hadir waktu itu secara bersama-sama menyokong putusan untuk mencopot Presiden Park Geun-hye sebab telah menyalahi kewajiban-kewajibannya sesuai undang-undang dasar.