Israel Ciptakan Kemiskinan di Gaza, Hamas: Tak Akan Menyerah
UbiNews.CO.ID, GAZA - Meskipun telah diserang oleh IDF dan menghadapi situasi kelaparan di Gaza, Hamas tetap bersikeras untuk terus berjuang demi hak kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Mereka menyatakan bahwa akan melanjutkan pertempuran tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan.
Suhail Al-Hindi, seorang anggota Dewan Politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), menyatakan dengan tegas bahwa kelompoknya tidak berniat untuk berkibar bendera putih. Ia juga memastikan bahwa pelepasan tahanan warga Israel yang dikurung di penjara Gaza baru bisa direalisasikan lewat perjanjian tukar menukar narapidana yang adil serta lengkap.
Al-Hindi mengatakan kepada Al Jazeera Hamas bersedia melepaskan para tawanan Israel, namun ini hanya akan terjadi apabila gencatan senjata dicapai, titik transit dimulihkan, serta Jalur Gaza—yang sudah mengalami kerusakan parah karena serbuan militer Israel yang tak henti-hentinya sejak tanggal 7 Oktober—diperbaiki dan direhabilitasi.
Dia menyebutkan bahwa gerakan tersebut mendorong dukungan global terhadap hak asasi manusia warga Gaza dengan cara mencabut blokade pada Wilayah Tepi Barat, berhenti dari kebijakan kelaparan yang diderita oleh penduduk setempat, serta memfasilitasi penyampaian bantuan humaniter secara reguler dan langsung.
Pemimpin Hamas menyatakan bahwa gerakan itu menolak apa yang ia gambarkan sebagai persyaratan mustahil yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mencakup penyerahan senjata perlawanan dan penarikan para pemimpin gerakan dari Gaza.
Mengacu pada posisi Hamas, Al-Hindi mengatakan, "Kami tidak akan mengibarkan bendera putih," dan menekankan bahwa pembebasan tahanan Israel hanya akan terjadi melalui kesepakatan pertukaran tahanan yang menjamin pembebasan tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel.
Klaim tersebut timbul ketika operasi militer Israel masih berlangsung di Gaza, sementara usaha-usaha internasional untuk mendapatkan gencatan senjata jangka panjang maupun kesepakatan tukar tawanan antara kedua pihak tetap belum berhasil.
Israel langgar kesepakatan
Hamas bersedia untuk melaksanakan pembicaraan sungguhan demi menuntaskan konflik yang disulut oleh Israel di wilayah Teras Gaza, ungkap Mahmoud Mardawi, sang tokoh dari gerakan perjuangan Palestina tersebut, Kamis lalu.
Dia menyebut Palestina telah memegang tanggung jawab dan serius dalam hal semua tawaran gencatan senjata untuk Gaza sepanjang masa.
"Izrael menyalahi kesepakatan, mengingkar pada komitmennya terhadap mediator, sambil tetap meneruskan serangan dan penebalan konflik," ujar Mardawi dalam keterangannya.
Dia menyebut tindakan Israel sebagai tantangan bagi komunitas global.
"Komunitas internasional dapat menegakkan hukum dan keadilan internasional, atau (sebaliknya) terus menerapkan standar ganda, yang tidak hanya membahayakan Palestina, tetapi seluruh kawasan," kata dia.
Dalam 18 bulan terakhir, Hamas telah berpartisipasi dalam negosiasi tidak langsung dengan Israel yang dimediasi Qatar, Mesir, dan AS.
Meski beberapa kesepakatan telah dicapai, Israel berulang kali melanggarnya sehingga negosiasi tak bisa segera diselesaikan.
Di saat yang sama, delegasi dari Mesir diberitahu tengah bergerak ke arah Qatar guna meneruskan pembicaraan tentang pertukaran tahanan sebagai langkah sementara dalam usaha menenangkan situasi di Gaza.
Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi pada hari Rabu menyampaikan bahwa pemerintahnya tetap berkomitmen untuk mewujudkan traktat damai di Gaza dan menyerukan langkah-langka cepat guna mengakhiri kekerasan serta memulihkan kedamaian dan stabil di wilayah tersebut.
Pada tanggal 18 Maret, pasukan militer Israel meneruskan serangan udaranya ke jalur Gaza, mengakibatkan kematian sebanyak 855 orang warga Palestina serta menyebabkan cedera hampir 1.900 korban lainnya.
Tindakan Israel tersebut menghancurkan perjanjian gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang sudah berlangsung sejak Januari.
Lebih dari 50.200 jiwa sudah tewas, kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 113.900 korban luka-lara akibat serangan keras Israel di daerah Palestina tersebut sejak bulan Oktober tahun 2023.
Negosiasi
Uni Eropa, lewat Pejabat Senior Urusan Luar Negeri Kaja Kallas, kembali mengulangi permintaan supaya perselisihan antara Israel dan Hamas diselesaikan dengan cara perundingan.
Walaupun Uni Eropa mensupport kebijaksanaan Israel dalam melindungi diri sendiri, Kallas menggarisbawahi bahwa tindakan militer perlu bersifat "seimbang" dan tidak boleh berdampak pada masyarakat non-militer.
Itu dikatakan oleh Kaja Kallas dalam konferensi pers bersama dengan Ketua Badan Diplomatik Israel Gideon Saar pada hari Senin (24/3).
Pada pertemuan dengan Kallas, Saar menyampaikan bahwa Israel bersedia menyelesaikan konflik lewat jalur diplomatik. Namun, upaya ini terhambat karena pihak Palestina enggan berkolaborasi, yang pada akhirnya membuat Israel terpaksa menggunakan pendekatan keras atau kekuatan.
Di samping itu, Saar juga menekankan bahwa konflik akan usai apabila kelompok pemberontak Palestina, Hamas, melepaskan seluruh tawanan Israel dan mengosongkan wilayah Jalur Gaza.
Pada saat yang sama, pasukan Israel (IDF) telah menggelar serangan lagi ke jalur Gaza sejak hari Selasa (18/3).
Kantor Perdana Menteri Israel milik Benjamin Netanyahu menyebut bahwa serangan tersebut adalah balasan atas keputusan Hamas yang menolak tawaran Amerika Serikat untuk memperpanjang jeda perang serta meneruskan proses pelepasan tebusan.
Pada 1 Maret, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah berlaku sejak 19 Januari berakhir. Namun, pertempuran tidak langsung berlanjut pada hari itu berkat upaya para mediator.
Meski demikian, pada 2 Maret, Israel mengumumkan larangan terhadap bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan mengancam akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas karena menolak menerima rencana baru AS untuk memperpanjang gencatan senjata dan membebaskan sisa sandera.
Komentar
Posting Komentar